Saat Uang Kertas Masih Bernilai 1 Digit: Babak Demokrasi Terpimpin
Assalamualaikum wr.wb Salam Sejarah!
Akhirnya setelah sekian lama tidak menulis akibat lika-liku kehidupan, saya kembali ingin mengulas jejak peradaban Republik Indonesia, yaitu Rupiah.
Bayangkan sebuah masa ketika selembar uang kertas, bukan koin, bisa bernilai "Satu Rupiah" atau "Dua Setengah Rupiah". Hari ini, nominal itu terdengar seperti dongeng. Namun, lembaran-lembaran ini adalah artefak nyata dari salah satu babak paling formatif sekaligus penuh badai dalam sejarah Indonesia: era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Uang-uang ini bukan sekadar alat tukar; mereka adalah kanvas kecil yang melukiskan cita-cita, perjuangan, dan ironi sebuah bangsa yang sedang membara.
Memasuki era 1960-an, Indonesia berada di bawah komando Presiden Soekarno yang karismatik. Semangat anti-imperialisme (Nekolim) sedang berapi-api, proyek-proyek "mercusuar" seperti Monas dan Gelora Bung Karno dikebut untuk menunjukkan kebesaran bangsa, dan politik Trikora serta Dwikora menggemakan gendering perang. Namun, di balik kemegahan politik itu, mesin ekonomi negara sedang batuk-batuk. Inflasi meroket. Untuk membiayai semua ambisi ini, Bank Indonesia mencetak uang dalam jumlah besar. Di tengah hiperinflasi inilah, secara paradoksal, kita justru menemukan uang kertas dengan nominal terkecil.
Salah satu seri yang paling ikonis dari periode ini adalah "Seri Sandang Pangan" tahun 1960 dan 1961. Pemerintah, sadar akan kesulitan ekonomi rakyat, mengeluarkan uang kertas pecahan Rp 1 dan Rp 2,5. Desainnya adalah cerminan langsung dari fokus (atau setidaknya, propaganda) pemerintah saat itu. Uang Rp 1 menampilkan gambar seorang petani menanam padi, sementara uang Rp 2,5 menampilkan seorang wanita pemetik kapas. Pesannya jelas: inilah fokus kita, kemandirian pangan dan sandang. Ironisnya, saat uang bergambar padi ini beredar, harga beras justru melambung tak terkendali.
Lika-liku tak berhenti di situ. Mengapa repot-repot mencetak uang kertas untuk nilai yang begitu kecil? Jawabannya ada pada inflasi itu sendiri. Saat nilai mata uang anjlok, nilai intrinsik dari logam (aluminium atau nikel) yang dibutuhkan untuk membuat koin Rp 1 atau Rp 2,5 justru menjadi lebih mahal daripada nilai nominalnya. Mencetak uang kertas jauh lebih murah dan cepat. Uang-uang ini adalah "receh" versi kertas, dicetak karena kebutuhan mendesak di tengah ekonomi yang memburuk, menjadi saksi betapa cepatnya nilai Rupiah tergerus.
Puncak dari personifikasi era ini hadir pada "Seri Soekarno" atau "Seri Sukarelawan" tahun 1964. Di tengah panasnya Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora), Bank Indonesia merilis seri baru. Kali ini, pecahan Rp 1 dan Rp 2,5 tidak lagi bergambar petani, tetapi menampilkan wajah Presiden Soekarno sendiri di satu sisi, dan seorang Sukarelawan (pria) atau Sukarelawati (wanita) di sisi lainnya. Ini adalah pernyataan politik yang gamblang. Uang bukan lagi hanya soal ekonomi, tapi telah menjadi alat ideologi. Setiap Rupiah yang beredar di saku rakyat adalah "surat perintah" revolusi, pengingat konstan akan Dwikora dan persatuan di bawah Sang Pemimpin Besar.
Namun, takdir uang-uang kecil ini berakhir tragis. Hiperinflasi yang tak terkendali mencapai puncaknya. Pada 13 Desember 1965, pemerintah mengambil langkah drastis melalui kebijakan sanering (pemotongan nilai uang). Tiga angka nol dihapus. Uang Rp 1.000 lama ditukar menjadi Rp 1 baru. Apa nasib uang Rp 1 dan Rp 2,5 yang kita bicarakan? Nilai mereka menguap seketika, terdevaluasi menjadi sepersekian sen, dan praktis tidak lagi berharga. Mereka ditarik dari peredaran, menjadi saksi bisu yang membeku dari sebuah era yang penuh dengan cita-cita besar namun goyah di fondasi ekonominya.
Hari ini, ketika kita memegang selembar uang Rp 1 Seri Sandang Pangan atau Rp 2,5 Seri Soekarno, kita tidak hanya memegang secarik kertas tua. Kita memegang kepingan sejarah—sebuah paradoks dari nilai terkecil yang lahir di era ambisi terbesar, sebuah pengingat bahwa mata uang adalah cerita tentang rakyat dan pemimpinnya, tentang mimpi dan kenyataan pahit yang menyertainya.
fachri- 2025
Komentar
Posting Komentar